Pemprov Lampung – Kejati Kolaborasi Tangani Masalah Hukum Secara Menyeluruh

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk menangani berbagai persoalan hukum secara lebih menyeluruh, khususnya yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan sosial dan ekonomi para pelaku agar tidak kembali mengulangi pelanggaran.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, setelah menerima kunjungan Asisten Pidana Umum Kejati Lampung, Anton Rudiyanto, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (19/11/2025).

Marindo menilai pemerintah perlu menangani akar penyebab munculnya tindakan kriminal. Ia mencontohkan bahwa banyak kasus pencurian dipicu oleh kesulitan ekonomi, sehingga pelaku membutuhkan pendampingan dan pemulihan kondisi sosial maupun pekerjaan setelah menjalani proses hukum.

“Ketika seseorang menjadi terpidana dan kehilangan mata pencaharian, maka penyebab utamanya harus dicari dan diselesaikan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sejumlah perangkat daerah akan berperan dalam proses pemulihan. Dinas Tenaga Kerja disiapkan untuk memberikan pelatihan dan membuka akses pekerjaan, sementara Dinas Koperasi dan UMKM akan mendukung peningkatan keterampilan berwirausaha agar mantan pelaku dapat kembali mandiri secara ekonomi.

Untuk kasus narkoba, penanganan kini diarahkan melalui skema Restorative Justice (RJ) serta program rehabilitasi bekerja sama dengan RSUD Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa bagi pengguna yang belum masuk kategori ketergantungan berat.

Marindo menegaskan bahwa negara harus hadir tidak hanya pada penindakan, tetapi juga dalam proses pemulihan.

“Mereka harus bisa kembali menjalani kehidupan yang layak dan menjadi individu produktif bagi keluarga dan daerah,” tegasnya.

Sinergi ini diharapkan mampu menekan angka residivisme dan mendorong penegakan hukum yang lebih humanis di Provinsi Lampung.