Dengarkan Keluh Kesah Nelayan, Pemkot Bandar Lampung Optimis Jaga Stabilitas PAD Lewat Pendekatan Humanis

BANDAR LAMPUNG – Di tengah tantangan ekonomi yang menghimpit sektor perikanan, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menunjukkan komitmen kuat untuk tetap menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengesampingkan kesejahteraan para nelayan.

Kepala DKP Kota Bandar Lampung, Ricardo BNW yang akrab disapa Aldo, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya duduk diam melihat fenomena transaksi ikan di tengah laut. Alih-alih menggunakan pendekatan represif, Aldo memilih turun langsung ke lapangan untuk memahami akar persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.

Aldo mengungkapkan bahwa keputusan nelayan melakukan pelelangan di laut sering kali dipicu oleh desakan ekonomi yang mendalam, seperti kebutuhan keluarga dan jeratan hutang. Memahami beban berat tersebut, DKP berkomitmen mencari solusi yang saling menguntungkan (win-win solution).

“Kami tetap berupaya. Setelah turun ke lapangan, kami tahu penyebabnya adalah faktor ekonomi nelayan. Fokus kami adalah bagaimana nelayan tetap bisa mencari ikan dengan tenang, namun pemerintah juga menerima PAD yang stabil seperti tahun sebelumnya,” ujar Aldo dengan optimis, Kamis (26/2/2026).

Sebagai bentuk dukungan nyata bagi operasional nelayan, Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan distribusi bahan bakar solar bersubsidi tetap terjaga dan tepat sasaran. Kehadiran stasiun bahan bakar di TPI (AKT) menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk mempermudah jalur produksi nelayan.

“Solar subsidi insyaallah aman untuk didistribusikan kepada nelayan. Ini adalah komitmen kami agar aktivitas melaut tidak terhambat,” tambah Aldo.

Upaya proaktif DKP ini juga selaras dengan agenda evaluasi yang dilakukan bersama Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung. Meski terdapat catatan mengenai penguatan regulasi, koordinasi antara eksekutif dan legislatif ini dipandang sebagai langkah maju untuk memperbaiki sistem retribusi daerah.

Ketua Komisi II, Agusman Arief, mengapresiasi langkah evaluasi semester akhir tahun 2025 ini sebagai momentum untuk mengoptimalkan kemanfaatan aset-aset pelelangan ikan milik pemerintah kota.

Dengan memastikan ketersediaan energi (solar) dan memperbaiki manajemen aset di TPI, Pemerintah Kota Bandar Lampung yakin bahwa kebocoran PAD dapat diminimalisir melalui perbaikan sistem, bukan dengan memberatkan nelayan.

Pemerintah kota optimis bahwa dengan sinergi antara regulasi yang tepat dan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat, kejayaan sektor perikanan Bandar Lampung dapat terus dipertahankan demi kemajuan daerah.(nda)