Embung Rp 8,8 Miliar di Kemiling Rusak Dini, Kualitas Proyek Dipertanyakan

Bandar Lampung – Proyek embung di Jalan Cik Ditiro, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 8,8 miliar, kini menjadi sorotan serius. Baru beberapa bulan setelah serah terima, sejumlah kerusakan уже muncul di berbagai titik.

Pantauan lapangan pada 24 April 2026 memperlihatkan kondisi yang jauh dari layak. Tebing di sisi embung mengalami longsor, batu pelapis banyak yang terlepas, dan terlihat adanya rembesan air ke dalam tanah. Padahal, secara teknis, bangunan seperti ini semestinya dilengkapi perlindungan lereng yang kokoh serta sistem kedap air yang optimal.

Proyek ini dikerjakan dalam dua tahap oleh CV Mahardika Abyakta Sentosa senilai Rp 1,8 miliar, lalu dilanjutkan CV Raden Galuh dengan nilai hampir Rp 7 miliar. Namun hasil di lapangan memunculkan dugaan kuat bahwa kualitas pekerjaan tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang dikucurkan.

Yang lebih mengundang tanda tanya, proyek ini telah diserahterimakan pada 20 Desember 2025 oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Dengan kondisi yang kini terjadi, publik mempertanyakan: apakah sebelum serah terima benar-benar dilakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, atau hanya mengandalkan laporan administratif?

Sorotan juga mengarah ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung. Bagaimana proses pengawasan berjalan hingga proyek bernilai miliaran rupiah ini sudah menunjukkan kerusakan dalam waktu singkat? Apakah spesifikasi teknis benar-benar diterapkan, terutama terkait perlindungan lereng dan sistem penahan air?

Jika proyek ini masih dalam masa pemeliharaan, pertanyaan berikutnya tak kalah penting: apa langkah konkret yang sudah diambil untuk menangani kerusakan, dan siapa yang bertanggung jawab?

Kondisi ini memicu kekhawatiran akan kerusakan yang lebih parah ke depan, bahkan berpotensi mengganggu fungsi utama embung sebagai penampung air. Lebih jauh, bukan tidak mungkin proyek ini justru menuntut tambahan anggaran perbaikan yang pada akhirnya membebani keuangan negara.

Proyek bernilai miliaran rupiah seharusnya menjadi solusi, bukan sumber masalah baru dalam hitungan bulan. Jika terbukti ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, maka evaluasi menyeluruh hingga audit independen bukan lagi pilihan melainkan keharusan. (sup)