Optimalisasi Aset Daerah Percepat Koperasi Merah Putih, Lampung Jadi yang Terbanyak di Luar Jawa

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah. Langkah ini menjadi strategi mempercepat pembangunan ekonomi desa sekaligus mendukung program nasional yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan usai mengikuti peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo secara nasional dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Marindo mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari KDKMP Way Halim, Bandar Lampung.

Menurut Marindo, Pemerintah Provinsi Lampung tidak hanya mendukung pembentukan koperasi secara administratif, tetapi juga mempercepat penyediaan sarana melalui pemanfaatan aset pemerintah yang belum digunakan secara optimal.

“Salah satu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diresmikan hari ini berada di Way Halim dan memanfaatkan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung. Ini menjadi bentuk nyata dukungan kami terhadap program nasional,” ujar Marindo.

Marindo menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung bersama jajaran TNI telah melakukan inventarisasi berbagai aset daerah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan koperasi.

Kebijakan tersebut merupakan arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang mendorong agar aset pemerintah tidak hanya menjadi barang milik daerah, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Aset pemerintah yang belum dimanfaatkan harus dapat dioptimalkan untuk mendukung percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, hingga pertengahan Mei 2026 telah berdiri 345 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Lampung.

Jumlah tersebut menjadikan Lampung sebagai provinsi dengan jumlah KDKMP terbanyak di luar Pulau Jawa, sekaligus menunjukkan tingginya komitmen daerah dalam mendukung penguatan ekonomi berbasis koperasi.

Marindo mengatakan, koperasi-koperasi tersebut akan dikembangkan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat yang menyediakan berbagai kebutuhan dasar, antara lain gerai sembako, apotek, layanan kesehatan, distribusi LPG, layanan kelistrikan, hingga perdagangan hasil pertanian seperti beras dan jagung.

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, memperkuat ekonomi desa, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, sebanyak 41 titik KDKMP di wilayah Lampung dan Bengkulu diresmikan secara bersamaan.

Hingga 16 Mei 2026, pembangunan koperasi yang didukung Kodam XXI/Radin Inten telah mencapai 562 titik, terdiri atas 345 unit di Lampung dan 217 unit di Bengkulu.

Pihaknya menargetkan pembangunan meningkat menjadi 600 titik pada akhir Mei atau paling lambat awal Juni 2026.

Khusus di Kota Bandar Lampung, target pembangunan mencapai 10 koperasi, dengan lima lokasi telah selesai dibangun dan tiga lokasi lainnya ditargetkan rampung pada awal Juni.

Kristomei mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung, terutama dalam penyediaan lahan yang menjadi salah satu faktor penting percepatan pembangunan koperasi.

“Kami sempat menghadapi keterbatasan lahan di Bandar Lampung. Dukungan Pemprov sangat membantu karena menyediakan aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Optimalisasi aset daerah untuk pembangunan koperasi menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, memperluas akses layanan dasar, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan warga di seluruh pelosok Lampung.