DKP Bandar Lampung Cari Jalan Tengah: Nelayan Tenang, PAD Tetap Aman

BANDAR LAMPUNG– Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Bandar Lampung menyiapkan skema penataan baru untuk menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan. Skema ini dirancang agar sistem retribusi tetap optimal tanpa membuat nelayan merasa terbebani.

Langkah itu muncul setelah DKP mencatat banyak nelayan menjual hasil tangkapan langsung di tengah laut, bukan melalui Tempat Pelelangan Ikan TPI. Kondisi ini berpotensi menggerus pendapatan daerah sekaligus melemahkan sistem perikanan yang sehat.

Kepala DKP Kota Bandar Lampung Ricardo. BNW menegaskan, pemerintah tidak ingin membuat kebijakan di atas meja tanpa memahami kondisi riil. Karena itu, tim DKP turun langsung ke pangkalan dan berdialog dengan nelayan.

“Hasilnya jelas. Penyebab utama nelayan jual ikan di laut adalah faktor ekonomi. Banyak yang terdesak kebutuhan keluarga dan terlilit hutang. Mereka butuh uang tunai cepat, sementara sistem TPI kadang dianggap kurang efisien” jelas bung Aldo Sapaan akrab beliau, Senin (8/06/2026).

Dari situ DKP menarik kesimpulan: penindakan bukan jawaban. Kalau nelayan ditekan, melaut jadi takut. Kalau PAD drop, pembangunan daerah terganggu. Jadi harus ada jalan tengah.

Skema yang disiapkan DKP bertumpu pada 3 pilar utama:

TPI akan dibenahi agar proses lelang lebih cepat, transparan, dan hasilnya langsung dirasakan nelayan. Targetnya: nelayan nggak perlu nunggu lama buat dapat uang hasil tangkapan. Serta DKP berkoordinasi untuk menghadirkan dukungan energi murah. Biaya solar dan perbekalan ditekan supaya nelayan bisa melaut lebih tenang tanpa beban utang ke pengepul, dan sistem retribusi ditata ulang supaya tetap masuk ke kas daerah, tapi dengan skema yang tidak mencekik. Nelayan kecil diberi ruang, sementara kontribusi ke PAD tetap terjaga seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Fokus kami bagaimana nelayan tetap bisa melaut dengan tenang, tapi PAD juga tetap stabil seperti tahun sebelumnya,” tegas Ricardo.

Pemkot Bandar Lampung optimistis, kalau tata kelola TPI beres dan dukungan energi jalan, sektor perikanan akan makin kuat. Selain menjaga PAD, nelayan juga dapat kepastian usaha dan kesejahteraan.

Dengan begitu, perikanan tidak hanya jadi sumber pendapatan daerah, tapi juga pilar ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan nelayan diharapkan jadi kunci supaya laut Bandar Lampung tetap produktif dan adil untuk semua.(nda)