Saat Gubernur Lampung Memberi Sambutan, Anggota DPRD Bandar Lampung Tertidur di Sidang Paripurna HUT Kota

Bandar Lampung – Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan publik. Di tengah berlangsungnya agenda resmi yang sarat makna dan dihadiri sejumlah pejabat penting, seorang anggota DPRD Kota Bandar Lampung berinisial IF tertangkap kamera tertidur saat Gubernur Lampung menyampaikan sambutan.

Peristiwa tersebut terjadi di ruang sidang paripurna yang dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah, pejabat pemerintahan, serta berbagai tamu undangan. Alih-alih menunjukkan keseriusan dan penghormatan terhadap agenda resmi daerah, IF justru tampak terlelap di kursi sidang saat acara masih berlangsung.

Momen itu sontak menyita perhatian peserta rapat dan awak media yang hadir. Pasalnya, sidang paripurna peringatan hari jadi kota bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan forum resmi yang menjadi simbol evaluasi pembangunan serta komitmen pelayanan kepada masyarakat.

Tindakan tersebut dinilai mencederai marwah lembaga legislatif dan mencoreng citra wakil rakyat di hadapan publik. Di tengah tuntutan masyarakat akan profesionalisme, disiplin, dan integritas pejabat publik, pemandangan seorang anggota dewan tertidur dalam forum resmi dinilai sebagai potret buruk etika kerja yang sulit diterima akal sehat.

Ironisnya, hingga agenda berakhir tidak terlihat adanya teguran atau tindakan dari pimpinan sidang terhadap perilaku tersebut. Sidang tetap berjalan normal, seolah insiden yang menjadi perhatian banyak pihak itu bukan persoalan serius.

Publik pun berhak mempertanyakan komitmen serta tanggung jawab para wakil rakyat yang digaji dari uang rakyat. Jika pada forum resmi dan momentum penting seperti peringatan hari jadi kota saja disiplin tidak dapat dijaga, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan keseriusan para legislator dalam menjalankan amanah yang mereka emban.

Momentum HUT Kota Bandar Lampung ke-344 seharusnya menjadi ruang refleksi untuk memperkuat kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Namun, insiden ini justru meninggalkan catatan yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.