Lampung Dinilai Perlu Siapkan Kawasan Industri Bioenergi

Bandar Lampung – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, menilai Pemerintah Provinsi Lampung perlu menyiapkan kawasan industri bioenergi untuk mendukung program pengembangan bioetanol berbahan baku singkong, jagung, dan sorgum sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada energi.

Menurut Fauzi, Lampung memiliki peluang besar menjadi pusat pengembangan bioetanol nasional karena merupakan sentra produksi singkong terbesar di Indonesia.

“Ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pasar baru bagi komoditas pertanian rakyat,” ujarnya, (15/7).

Ia mengatakan, pengembangan industri bioetanol akan meningkatkan permintaan singkong sehingga dapat membantu menstabilkan harga yang selama ini bergantung pada industri tapioka.

“Kalau bioetanol berkembang sebagai industri nasional, maka permintaan terhadap singkong akan semakin tinggi. Dampaknya bukan hanya mendukung ketahanan energi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.

Fauzi menegaskan keberhasilan program tersebut harus didukung kebijakan yang jelas, mulai dari kepastian investasi, jaminan harga bahan baku, penyediaan bibit unggul, pembangunan infrastruktur, hingga kemudahan perizinan. Ia juga mendorong pembentukan kawasan industri bioenergi berbasis singkong, jagung, dan sorgum serta penguatan kemitraan antara petani, koperasi, BUMD, dan pelaku industri.

“Jangan sampai Lampung hanya menjadi pemasok bahan baku, sementara nilai tambah dan lapangan kerjanya justru dinikmati daerah lain,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengembangan bioetanol harus tetap sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pendampingan kepada petani.

“Kita optimistis Lampung bisa menjadi pusat bioetanol nasional. Dampaknya bukan hanya mendukung swasembada energi sesuai visi Presiden, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi daerah, dan menciptakan lapangan kerja baru melalui hilirisasi sektor pertanian. Karena itu, negara harus hadir mendampingi petani agar siap menghadapi program ini,” tutupnya.