Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Kejar Target Stunting 10,83 Persen pada 2029
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan stunting menuju Generasi Emas 2045.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri Rakor Monev Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung, yang dibuka Wamendes PDT RI Ahmad Riza Patria, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/11/2026).
Wagub Jihan menegaskan, stunting bukan hanya soal tinggi badan, melainkan menyangkut perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan, hingga produktivitas saat dewasa. Kuncinya ada di 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yakni 270 hari kehamilan dan 730 hari sejak bayi lahir hingga usia dua tahun.
“Intervensi harus difokuskan pada ibu hamil dan balita,” ujar Jihan.
Pemerintah pusat menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14,2 persen pada 2029. Lampung memasang target lebih ambisius, yakni 10,83 persen pada 2029. Artinya, Lampung harus menurunkan prevalensi sekitar lima poin persentase dalam beberapa tahun ke depan.
Berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting Lampung tercatat 15,9 persen, masuk lima besar terendah nasional. Angka nasional 19,8 persen. Lampung sempat turun dari 18,5 persen pada 2021 menjadi 14,9 persen pada 2023, sebelum naik lagi menjadi 15,9 persen pada 2024.
Jihan menyebut kenaikan itu tidak menyurutkan komitmen daerah. Lima daerah yang perlu pendampingan lebih intensif adalah Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Pringsewu.
Sebagai langkah nyata, Pemprov Lampung menjalankan enam program unggulan, yakni kampanye konsumsi dua butir telur per hari, Gemarikan lewat makanan tambahan berbahan ikan, penguatan layanan 1.000 HPK melalui tablet tambah darah, makanan tambahan bergizi, dan konseling gizi, Desa Tapis sebagai desa binaan TP PKK, kolaborasi dengan Baznas untuk paket sembako ibu hamil berpotensi stunting, serta bantuan Baznas RI Rp479 juta untuk lumbung pangan dan balai ternak di tiga kabupaten.
Seluruh program mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021, dengan intervensi konvergen lewat 31 indikator untuk enam kelompok sasaran, yakni remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak 0-23 bulan, serta balita dan keluarga.
Pemprov juga mengedepankan kolaborasi pentahelix, melibatkan pemerintah, organisasi profesi, dunia usaha, filantropi, dan akademisi, serta lima langkah strategis, yakni memperkuat aksi konvergensi, perencanaan berbasis data, disiplin pemanfaatan Web Aksi Bangda, pembinaan dan monev kabupaten/kota, dan kolaborasi lintas sektor.
Sementara itu, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menegaskan, membangun desa berarti membangun manusia sejak dalam kandungan. Ia menekankan tiga hal utama, yakni memperkuat kepemimpinan kepala desa, mengoptimalkan Dana Desa untuk kesehatan dan kesejahteraan sesuai Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025, serta memperkuat kapasitas KPM, TPK, kader Posyandu, dan pendamping desa.
Ia mengapresiasi capaian konvergensi desa di Lampung. Data e-HDW per 1 November 2026 mencatat 1.505 desa atau 62 persen dari 2.446 desa sudah mencapai skor konvergensi di atas 40 persen, naik dari 1.280 desa pada 1 Oktober 2026. Namun masih ada sekitar 38 persen desa yang perlu pendampingan lebih lanjut.
“Jangan sampai kegiatan kita ramai di ruang rapat, tetapi belum terasa manfaatnya di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ia optimistis, di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wagub Jihan Nurlela, Lampung dapat menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia.
Rakor ini merupakan provinsi ketiga setelah Banten dan Kalimantan Selatan, dan diharapkan menghasilkan RKTL yang disepakati bersama agar intervensi stunting berjalan tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan. (*)