BANDAR LAMPUNG – Pemprov Lampung memperkuat peran Biro Perekonomian Setda sebagai pengendali, pengintegrasi, dan akselerator pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, mandiri, dan inovatif.

Hal itu disampaikan Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat memimpin rapat penguatan Biro Perekonomian di Ruang Kerja Sekda, Jumat 28/8/2026.

Marindo menyebut Biro Perekonomian memiliki posisi strategis. Selain menangani administrasi, biro ini bertugas mengoordinasikan kebijakan ekonomi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

“Kalau Biro Organisasi memastikan tata kelola internal pemerintahan, maka Biro Perekonomian memastikan tata kelola ekonomi eksternal,” ujar Marindo.

Penguatan ini sejalan dengan misi pertama pembangunan Lampung, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Untuk itu, Biro Perekonomian diminta tidak hanya fokus pada rapat dan administrasi, tetapi mampu menghasilkan analisis dan rekomendasi yang dapat dipakai pimpinan untuk mengambil keputusan cepat dan tepat.

Marindo menegaskan Biro Perekonomian harus menjadi economic intelligence yang mampu membaca kondisi ekonomi lebih awal. Biro diharapkan menjadi sumber briefing bagi Gubernur, Wagub, Sekda, Asisten, dan Staf Ahli, khususnya terkait indikator penting seperti pertumbuhan ekonomi dan PDRB.

Biro juga harus berfungsi sebagai economic policy hub yang mengintegrasikan kebijakan antar OPD. Mulai dari pertanian, ESDM, ketahanan pangan, hingga perindustrian dan perdagangan perlu disinergikan melalui Biro Perekonomian.

Selain itu, Biro Perekonomian perlu menjadi economic control atau sistem peringatan dini. Marindo mendorong pembuatan dashboard ekonomi Lampung yang memuat perkembangan inflasi, harga komoditas, investasi, ekspor, kinerja BUMD, dan indikator strategis lainnya secara harian, mingguan, dan bulanan dengan penanda warna merah, kuning, dan hijau.

Peran lain yang ditekankan adalah sebagai economic problem solver. Setelah membaca indikator dan memberi peringatan, biro harus bisa menyusun rekomendasi solusi. Marindo mencontohkan saat harga beras naik, intervensi pasar yang dilakukan Disperindag membuat inflasi yang diprediksi tinggi justru berubah menjadi deflasi.

“Dari data kita seharusnya inflasi tinggi. Tapi karena ada penetrasi pasar, malah deflasi. Ini harus jadi pembelajaran agar respon pemerintah lebih cepat dan berbasis data,” jelasnya.

Terakhir, Biro Perekonomian harus memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berdampak pada masyarakat dan perekonomian. Marindo menegaskan biro ini bukan OPD teknis yang mengambil alih tugas lain, melainkan pusat analisis dan kendali ekonomi.

“Biro Ekonomi harus jadi mata, otak, dan ruang kendali ekonomi bagi Gubernur, Wagub, dan Sekda. Membaca masalah lebih awal, mengintegrasikan kebijakan, menggerakkan OPD, dan memastikan hasilnya nyata,” tegasnya.

Marindo juga meminta penguatan analisis dampak ekonomi dari setiap program pemerintah. Ia mencontohkan program dryer dan POC di sektor pertanian yang dampaknya sudah bisa dihitung. Ke depan hal serupa perlu dilakukan untuk sektor kelautan, perikanan, dan lainnya.

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi Lampung 8 persen di tahun 2030 bukan hal mustahil. Namun perlu perencanaan, pengukuran dampak, koordinasi lintas sektor, dan respon kebijakan yang tepat.

Di akhir rapat, Marindo meminta jajaran Biro Perekonomian memperkuat budaya briefing rutin agar persoalan ekonomi segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.

“Mudah-mudahan Biro Ekonomi bisa menjadi mata dan telinga ekonomi bagi Pemprov Lampung,” pungkasnya.