
BANDAR LAMPUNG – Program bedah rumah terus berlanjut di Kota Bandar Lampung, untuk membantu masyarakat kurang mampu memiliki hunian layak. Setelah mendapatkan 529 unit bantuan dari Pemerintah Pusat pada 2026, Bandar Lampung kembali mendapat alokasi sekitar 300 unit untuk tahun 2027, dengan bantuan Rp20 juta per rumah.
Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH, menjadi salah satu program unggulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung. Program ini menyasar masyarakat kurang mampu, agar dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak.
Pada 2026, Kota Bandar Lampung mendapatkan 529 unit bantuan bedah rumah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sementara untuk 2027, bantuan dari Kementerian sekitar 300 unit.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, saat dikonfirmasi pada Senin (9/11/2026).
Agus menjelaskan, setiap rumah penerima bantuan mendapatkan alokasi sekitar Rp20 juta. Namun, perbaikan rumah tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Swadaya dan gotong royong masyarakat sekitar juga dibutuhkan, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang membutuhkan.
“Setiap rumah itu dapatnya sekitar Rp20 juta. Tapi ini tidak bisa hanya mengandalkan bantuan saja, perlu ada swadaya dan gotong royong dari masyarakat sekitar. Ini bentuk kepedulian kita kepada warga yang membutuhkan,” ujar Agus Djumadi.
Berdasarkan data hingga akhir 2026, terdapat sekitar 2.400 rumah tidak layak huni di Bandar Lampung. Agus menyebut, penanganan seluruh rumah tersebut tidak dapat dilakukan sekaligus, karena jumlah penanganan setiap tahun maksimal sekitar 300 unit.
“Data kita sampai akhir 2026 ini ada sekitar 2.400 RTLH. Tidak bisa langsung selesai semua, karena setiap tahun penanganannya maksimal sekitar 300 unit. Jadi harus bertahap,” jelasnya.
Keterangan tersebut disampaikan Agus, saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA Dinas Perkim Tahun 2027. Dalam pembahasan itu, anggaran Dinas Perkim mengalami penambahan Rp20 miliar, dari Rp14 miliar pada 2026, menjadi Rp34 miliar pada 2027.
“Penambahan anggaran ini karena kegiatan yang ditangani Dinas Perkim juga bertambah. Di antaranya PSU, perbaikan jalan lingkungan perumahan, serta penanganan kawasan kumuh,” kata Agus. (*)







