
BANDAR LAMPUNG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat pengkajian terhadap usul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Eksekutif dan Raperda Inisiatif Tahun 2027.
Rapat berlangsung pada (12/11/2026) di Ruang Lobby DPRD Kota Bandar Lampung. Rapat dipimpin Ketua Pansus, Robiatul Adawiyah, S.H., M.Kn., bersama anggota Bapemperda dan Tim Ahli DPRD Kota Bandar Lampung.
Fokus utama rapat adalah membedah isi setiap usulan Raperda sebelum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Pembahasan meliputi tiga hal pokok, yakni substansi atau materi muatan Raperda, landasan hukum pembentukan, serta urgensi dan kebutuhan regulasi bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.
Ketua Pansus Robiatul Adawiyah menegaskan, setiap usulan tidak bisa langsung diloloskan tanpa kajian mendalam. Bapemperda harus memastikan usulan Raperda memiliki urgensi yang jelas, tidak tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, dan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Yang kita kaji hari ini adalah isinya. Apakah substansinya sudah jelas, apakah landasan hukumnya sudah tepat, dan apakah regulasi ini memang dibutuhkan masyarakat. Kalau belum memenuhi itu, harus dilengkapi dulu,” ujar Robiatul Adawiyah.
Dalam pembahasan, Tim Ahli memberikan masukan terkait kelengkapan naskah akademik, kejelasan tujuan pengaturan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kesiapan data pendukung. Sejumlah usulan juga dicermati terkait skala prioritas, mengingat tidak semua usulan dapat dibahas dalam satu tahun anggaran.
Robiatul menambahkan, Bapemperda mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas Raperda. Raperda yang dihasilkan harus bisa diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh warga, bukan sekadar menjadi daftar program.
“Kita memilah mana usulan yang sudah siap dan mendesak untuk dibahas, mana yang masih perlu pendalaman, dan mana yang perlu ditunda. Semua berdasarkan hasil kajian,” katanya.
Hasil pengkajian ini akan menjadi bahan rekomendasi Bapemperda dalam menentukan daftar Raperda prioritas Tahun 2027. Melalui proses ini, DPRD Kota Bandar Lampung berharap pembentukan peraturan daerah berjalan lebih terarah, transparan, dan menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.







