BANDARLAMPUNG- Bertujuan untuk membahas berbagai isu pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung melalui Komisi IV Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para kepala sekolah SMP se-Kota Bandarlampung.

Dalam hal itu Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menjelaskan bahwa pemanggilan kepala sekolah ini sebenarnya merupakan ajang silaturahmi, mengingat pihaknya selama ini belum pernah bertemu langsung dengan para kepala sekolah, meskipun mereka adalah mitra kerja DPRD.

“Tadi pemanggilan kepala sekolah sebetulnya untuk silaturahmi, karena kami belum pernah kenal langsung, padahal kami adalah mitranya. Selain itu, banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait sekolah, sehingga kami bisa langsung menyampaikannya kepada kepala sekolah yang sudah dikenal,” ujar Asroni, Senin (10/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV juga membahas pengisian kekosongan jabatan kepala sekolah yang saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Pihak DPRD meminta agar segera dilakukan pengisian jabatan definitif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah.

Selain itu, Komisi IV menyoroti laporan masyarakat terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan uang komite. Menurut Asroni, masyarakat banyak mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut, sehingga DPRD meminta para kepala sekolah untuk memberikan laporan rinci.

“Kami meminta kepala sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS yang turun, serta penggunaan dana komite yang dihimpun oleh sekolah. Ini penting agar tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan yang ada,” tegasnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD meminta para kepala sekolah untuk segera menyusun dan menyerahkan laporan penggunaan Dana BOS dan uang komite tahun 2024, termasuk rincian jumlah yang diterima dan peruntukannya.

“Tadi kami minta kepala sekolah membuat laporan penggunaan Dana BOS dan dana komite. Setelah laporan masuk, kami akan menjadwalkan hearing lanjutan atau melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah-sekolah,” kata Asroni.

Ke depan, DPRD juga akan menggelar pertemuan serupa dengan kepala sekolah swasta, terutama yang menerima Dana BOS, mengingat jumlah SMP swasta penerima Dana BOS lebih banyak dibanding SMP negeri.

“Setelah ini, giliran kepala sekolah SD yang akan kami panggil dengan agenda yang sama,” tutup Asroni.