image_pdfimage_print

BANDAR LAMPUNG – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandar Lampung memusnahkan sebanyak 5.694 blangko dan dokumen administrasi pernikahan yang rusak dan kedaluwarsa, Rabu (4/11/2026).

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman Kantor Kemenag Kota Bandar Lampung, Jalan Way Halim, sebagai bagian dari penertiban administrasi, pengamanan dokumen negara, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Kemenag Kota Bandar Lampung, Erwinto, dan disaksikan Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais) Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Ahmad Fikri Yulian, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Bandar Lampung, Rahmat Ibnu Wibowo, serta seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Bandar Lampung.

Ribuan Dokumen Dimusnahkan

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Kota Bandar Lampung, M. Riswan, merinci ribuan dokumen yang dimusnahkan terdiri dari empat jenis.

“Yang kita musnahkan ada 1.622 lembar akta nikah, 1.966 buku nikah, 1.618 daftar pemeriksaan nikah, dan 488 duplikat buku nikah. Totalnya 5.694 dokumen,” jelas Riswan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan persediaan BMN yang tercatat tidak layak pakai karena rusak akibat penyimpanan lama, kesalahan cetak, serta telah melewati masa berlaku. Nilai total persediaan yang dimusnahkan tercatat sebesar Rp5.466.740.

Pemusnahan ini telah mengantongi persetujuan resmi dari Kanwil Kemenag Provinsi Lampung melalui surat Nomor B-1424/Kw.08/BA/10/2026 tertanggal 20 Oktober 2026, serta telah melalui verifikasi oleh KPKNL Bandar Lampung.

Cegah Penyalahgunaan dan Pemalsuan

Kepala Kemenag Kota Bandar Lampung, Erwinto, menegaskan pemusnahan blangko nikah merupakan prosedur wajib dalam tata kelola dokumen negara. Menurutnya, blangko nikah bukan sekadar kertas administrasi, melainkan dokumen negara yang memiliki konsekuensi hukum yang sah bagi status perkawinan warga.

“Pemusnahan dokumen ini bertujuan untuk memastikan blangko nikah yang rusak dan kedaluwarsa tidak lagi digunakan atau disalahgunakan. Dokumen pernikahan memiliki konsekuensi hukum bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus tertib, mulai dari penerimaan, penggunaan, penyimpanan, hingga pemusnahan,” kata Erwinto.

Ia menambahkan, jika dokumen yang rusak atau kedaluwarsa masih disimpan tanpa pengawasan, sangat berpotensi dimanfaatkan oknum untuk pemalsuan administrasi perkawinan, seperti pernikahan ilegal, pemalsuan status, hingga penyalahgunaan identitas.

“Setiap blangko harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kelalaian administrasi menimbulkan persoalan hukum atau merugikan masyarakat yang membutuhkan kepastian atas dokumen perkawinannya,” ujarnya.

Erwinto juga menginstruksikan seluruh Kepala KUA di 20 kecamatan se-Bandar Lampung untuk lebih meningkatkan ketelitian, kedisiplinan, dan akuntabilitas dalam pencatatan stok blangko nikah di masing-masing KUA.

Harus Sesuai Prosedur BMN

Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Bandar Lampung, Rahmat Ibnu Wibowo, yang hadir mewakili Kepala KPKNL, menjelaskan bahwa pemusnahan BMN tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan BMN.

“Barang milik negara yang sudah tidak dapat digunakan tetap harus dikelola sesuai prosedur. Ada tahapan persetujuan pemusnahan, pemeriksaan fisik, hingga berita acara sebagai dasar pertanggungjawaban. Agar status barang tercatat dengan jelas dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari,” ujar Rahmat.

Menurutnya, dengan adanya berita acara pemusnahan, status BMN tersebut akan dihapuskan dari daftar persediaan negara sehingga tidak lagi tercatat sebagai aset yang aktif.

Kegiatan pemusnahan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan oleh Kepala Kemenag Kota Bandar Lampung, perwakilan Kanwil Kemenag Lampung, perwakilan KPKNL Bandar Lampung, dan disaksikan para Kepala KUA sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan Barang Milik Negara. (Nda)