BANDAR LAMPUNG – Ambisi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menghadirkan gerai Koperasi Merah Putih di 126 kelurahan masih terbentur kendala klasik: keterbatasan lahan. Hingga awal tahun 2026, Pemkot masih terus memutar otak untuk mencari lokasi strategis guna membangun pusat ekonomi kerakyatan tersebut.

Tantangan Lahan di Kawasan Perkotaan ini membuat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Riana Apriana, mengungkapkan bahwa kondisi di kota sangat berbeda dengan di desa yang memiliki lahan luas. Banyak kantor kelurahan di Bandar Lampung yang tidak memiliki sisa lahan, bahkan beberapa di antaranya masih berstatus sewa atau kontrak.

“Kami sedang menginventarisasi aset daerah yang bisa dimanfaatkan. Pemkot tidak menyediakan lahan khusus, jadi kita harus jeli melihat aset yang ada,” ujar Riana, Rabu (21/1/2026).

Sebagai langkah terobosan, Pemkot mempertimbangkan penggunaan lahan fasilitas umum lainnya. Salah satu opsi yang mengemuka adalah memanfaatkan kelebihan lahan di sekolah-sekolah milik pemerintah kota. Selain itu, pemerintah juga membuka pintu bagi partisipasi masyarakat yang ingin menghibahkan lahannya demi kemajuan ekonomi kelurahan.

Terkait janji suntikan modal awal sebesar Rp100 juta untuk setiap koperasi, Riana menjelaskan bahwa realisasinya harus tertunda. Hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah diberlakukan.

“Rencana modal Rp100 juta tetap ada, namun belum bisa direalisasikan saat ini. Anggaran daerah masih difokuskan pada program prioritas yang mendesak, seperti perbaikan drainase dan infrastruktur dasar,” tambahnya.

Koperasi Merah Putih diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi warga melalui layanan simpan pinjam, distribusi sembako, dan pengembangan UMKM. Meski menghadapi kendala lahan dan anggaran, Pemkot menegaskan komitmennya untuk menjalankan program ini secara bertahap demi penguatan ekonomi kerakyatan.(nda)