BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Wali Kota terus memperkuat struktur ekonomi lokal dengan memberikan karpet merah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui program Pinjaman Tanpa Bunga, Pemkot tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga melakukan pendampingan administratif yang komprehensif agar UMKM naik kelas dan berdaya saing global.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Riana Apriana, menegaskan bahwa pemerintah kota hadir sebagai jembatan bagi para pelaku usaha untuk menembus ketatnya persyaratan perbankan.

Pemkot Bandar Lampung memberikan dukungan penuh mulai dari hulu hingga hilir. Hal ini mencakup fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pembinaan manajemen usaha, hingga pelatihan pemasaran digital yang intensif.
“Tujuan kami jelas: agar usaha mikro kecil di daerah ini terus berkembang, memiliki daya saing yang kuat, dan memberikan dampak sosial ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas,” ujar Riana Apriana.

Menanggapi dinamika proses pencairan di perbankan, Dinas Koperasi dan UKM secara proaktif membantu 240 pelaku UMKM yang telah diajukan. Meskipun sistem perbankan memiliki regulasi ketat terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, Pemkot tetap setia mendampingi para pelaku usaha untuk membenahi administrasi dan kendala teknis lainnya.

“Program ini adalah jawaban atas kebutuhan pembiayaan inklusif. Kami memahami tantangan modal yang dihadapi UMKM, maka dari itu kami hadir untuk memastikan mereka siap secara administratif dan operasional,” tambah Riana.

Program pinjaman tanpa bunga ini menjadi pilar utama Pemkot Bandar Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dengan bunga yang ditanggung oleh pemerintah, beban pelaku usaha menjadi jauh lebih ringan, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan produk dan perluasan pasar.

Pemerintah Kota berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperluas jangkauan program ini agar semakin banyak pelaku UMKM yang merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang berpihak pada rakyat ini.
Mengapa Narasi Ini Pro-Pemerintah?
Fokus pada Upaya, Bukan Hambatan: Kendala di bank (SLIK OJK) diposisikan sebagai “tantangan teknis perbankan” yang coba dicarikan solusinya oleh Pemkot melalui pendampingan, bukan sebagai kegagalan program.

Diksi “Hadir” dan “Jembatan”: Menunjukkan peran aktif pemerintah dalam membantu rakyatnya.
Penekanan pada Keberpihakan: Menggunakan istilah seperti “Karpet merah”, “Ekonomi kerakyatan”, dan “Kebijakan yang berpihak pada rakyat”.
Visi Masa Depan: Menutup dengan komitmen keberlanjutan program untuk memberikan rasa optimis bagi pelaku UMKM lainnya.(nda)