BANDAR LAMPUNG – Pemprov Lampung mulai memetakan kebutuhan air permukaan di berbagai sektor untuk mengantisipasi dampak El Nino yang diprediksi perpanjang musim kemarau tahun ini.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyebut perubahan iklim harus dilawan dengan pengelolaan air berbasis data. Air jadi kunci menjaga ketahanan pangan dan roda ekonomi Lampung.

“El Nino bikin debit sungai turun, embung cepat surut, kebutuhan air baku naik. Dampaknya ke pertanian, industri, perkebunan, peternakan, tambang, PLTA, sampai UMKM,” kata Staf Ahli Gubernur Yanyan Ruchyansyah saat membacakan sambutan Gubernur di Balai Keratun, Kamis 6/8/2026.

Melalui Dinas PSDA, Pemprov mulai mendata kebutuhan air yang dipakai sektor usaha. Ini tindak lanjut arahan pusat agar daerah petakan wilayah rawan kekeringan dan optimalkan sumber air yang ada.

Langkah ini penting karena Lampung adalah lumbung pangan nasional. Tapi di sisi lain industri dan perkebunan terus tumbuh, sehingga kebutuhan air makin besar.

“Data yang akurat bikin kebijakan jadi tepat sasaran. Untuk lindungi masyarakat, dunia usaha, dan keberlanjutan pembangunan,” ujar Yanyan.

Selain musim yang makin tak menentu, El Nino juga ancam ketersediaan air. Penurunan debit sungai dan cepatnya penyusutan embung bisa menekan pasokan air baku warga dan industri.

Hasil pendataan ini akan dipakai Pemprov untuk buat peta kebutuhan air, identifikasi wilayah dan sektor yang rawan defisit saat kemarau. Data itu juga jadi dasar kebijakan mitigasi dan prioritas bangun infrastruktur SDA sesuai kemampuan keuangan.

Arahan ini sejalan dengan komitmen pusat soal ketahanan air dan pangan. Juli lalu Presiden juga resmikan 5 bendungan baru. Kementan juga minta daerah petakan titik rawan kekeringan.

BMKG memprediksi Juli 2026 jadi periode paling kering sejak 1991. Musim kemarau diperkirakan berlangsung sampai November 2026.

“Kondisi El Nino bisa bikin hujan di bawah normal dan kemarau lebih panjang,” kata Sekretaris Dinas PSDA Hermawan.

Ia menyebut kebutuhan air Lampung terus naik seiring tumbuhnya PLTA, perkebunan, industri gula, tapioka, sawit, peternakan, dan tambang. Karena itu Pemprov minta semua perusahaan dan instansi laporkan data penggunaan air yang benar dan akuntabel.

“Mitigasi ini bukan cuma tugas pemerintah. Ini adaptasi jangka panjang agar usaha tetap jalan, investasi aman, tapi sumber air tetap lestari,” tegas Hermawan.

Pemprov juga akan manfaatkan teknologi, termasuk Satelit Lampung 1 yang diluncurkan 5 Agustus 2026 untuk bantu pengambilan keputusan pembangunan.

Dengan pemetaan yang lebih detail, Pemprov berharap kekurangan air saat kemarau bisa diantisipasi lebih awal. Tujuannya: air untuk warga aman, pertanian terlindungi, industri tetap jalan, dan SDA Lampung tetap lestari.