BANDAR LAMPUNG— Antrean BBM di Lampung sudah di luar batas. Sopir truk rela menunggu 3 hari, bahkan tidur di bawah kolong mobil demi dapat solar. Yang lebih mengkhawatirkan, antrean yang dulu hanya di jalur lintas kini sudah merembet ke SPBU-SPBU dalam kota Bandar Lampung.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Iswan H Caya menyebut situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

“Antrean BBM kini mulai merambah ke SPBU wilayah perkotaan. Truk yang biasanya isi di luar kota, sekarang ikut antre di dalam kota karena kehabisan stok,” kata Iswan saat diwawancarai, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, penyebabnya bukan hanya kuota yang seret. Selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang kembali melebar ke Rp4.000 membuat banyak pengguna beralih ke BBM subsidi.

Ditambah lagi, kebutuhan BBM di Lampung terus naik. Pertumbuhan ekonomi, kunjungan wisata yang naik 25-28 persen, dan jumlah kendaraan yang bertambah 21 persen membuat konsumsi BBM ikut terdongkrak.

Belum lagi BBM juga dipakai untuk menopang program swasembada pangan. Program biodiesel B50 juga menyedot pasokan sawit dari Lampung, sehingga tekanan ke kuota makin besar.

Merespons itu, Pemprov Lampung sudah mengirim surat ke Pemerintah Pusat pada 3 September 2026 untuk meminta tambahan kuota.

Agar tidak mangkrak, Iswan bersama pimpinan fraksi DPRD Lampung langsung mendatangi Patra Niaga Pertamina. Tujuannya menindaklanjuti surat Gubernur dan mengawal agar permintaan segera diproses.

DPRD Lampung mengusulkan tambahan kuota JBT sebesar 120 ribu kiloliter atau 15 persen. Jika disetujui, total kuota JBT Lampung 2026 akan menjadi sekitar 911 ribu kiloliter.

“Antrean sampai 3 hari itu sudah mengganggu. Bukan cuma sopir yang rugi waktu, tapi distribusi barang dan roda ekonomi juga ikut terhambat,” tegas Iswan.

“DPRD Provinsi Lampung akan terus mengawal permohonan ini. Kalau antrean terus meluas, dampaknya bukan hanya ke pengendara tapi ke ekonomi masyarakat. Tambahan 120 ribu kiloliter atau 15 persen harus segera diproses supaya antrean BBM di Lampung cepat terurai,” pungkas Iswan H Caya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.