Bandar Lampung– Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menyusul mulai beroperasinya layanan transportasi publik cerdas Smart BRT Itera dengan rute Kampus Itera–Mall Boemi Kedaton.

RDP tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus diskusi lanjutan mengenai kehadiran Smart BRT Itera sebagai model awal transportasi publik berbasis teknologi yang diperkenalkan kepada masyarakat Bandar Lampung.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Agus Djumadi menyampaikan bahwa pihaknya memberikan apresiasi atas inisiatif Itera menghadirkan Smart BRT.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi sinyal positif dalam mendorong perubahan pola dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.

Ia menilai Smart BRT tidak sekadar menambah pilihan moda transportasi, melainkan juga membawa perubahan sistemik, khususnya dalam penerapan pembayaran non-tunai.

“Ini adalah sebuah prototipe dengan teknologi yang ada. Masyarakat yang tadinya membayar secara cash, sekarang mulai diarahkan ke sistem cashless. Lama kelamaan, ini akan mengubah kultur transportasi masyarakat, bukan hanya dari sisi pembayaran, tapi juga dari kemauan untuk menggunakan transportasi publik,” jelasnya usai RDP pada, Rabu 29 April 2026.

Meski memberikan apresiasi, Komisi III DPRD menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik pada dasarnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, keberadaan Smart BRT Itera dipandang sebagai proyek percontohan yang dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan transportasi kota.

“Kami mengapresiasi apa yang dilakukan Itera, namun ini sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Prototipe ini bisa menjadi pilot project untuk menciptakan transportasi publik yang sustainable di Kota Bandar Lampung,” katanya.

Ia juga menilai peluang pengembangan transportasi publik berbasis energi ramah lingkungan di Bandar Lampung terbuka lebar seiring perkembangan teknologi.

“Tidak menutup kemungkinan, ke depan Bandar Lampung memiliki transportasi publik berbasis tenaga listrik yang tentu lebih hemat dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tambahnya.

Agus Djumadi juga mengungkapkan bahwa sejak tahun 2026 pihaknya telah mendorong Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan untuk mulai menyusun masterplan transportasi publik dan manajemen lalu lintas.

“Kami sudah mengajak Pemkot, khususnya Dishub, untuk menyusun masterplan transportasi publik dan lalu lintas. Karena rekayasa lalu lintas di Bandar Lampung ini sudah cukup lama belum dilakukan,” ungkapnya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang membuat implementasi masterplan tersebut belum dapat berjalan maksimal pada tahun berjalan.

Meski begitu, DPRD memastikan komitmen agar perencanaan tersebut dapat direalisasikan pada anggaran perubahan atau tahun anggaran 2027.

Menutup pernyataannya, Agus Djumadi mengajak masyarakat untuk mulai memanfaatkan layanan Smart BRT Itera yang telah beroperasi.

“Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan Smart BRT yang dilaksanakan oleh Itera. Manfaatkan seluas-luasnya, meskipun jam operasionalnya masih terbatas,” pungkasnya.

Dengan kehadiran Smart BRT Itera, DPRD berharap kesadaran masyarakat terhadap penggunaan transportasi publik semakin meningkat dan menjadi fondasi awal bagi terwujudnya sistem transportasi modern serta berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.