BANDAR LAMPUNG – Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung mengaku tidak memiliki data pengangguran di wilayahnya sendiri.

Ironisnya, saat ditanya soal angka pengangguran yang mencapai 7 persen, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung, M. Yudhi justru melempar tanggung jawab data ke Badan Pusat Statistik (BPS) namun di saat bersamaan menyebut data BPS tidak akurat dan tidak valid.

Pernyataan itu disampaikan M. Yudhi usai hearing Rencana Kerja Anggaran (RKA) bersama Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Rabu (14/10/2026).

Saat ditanya wartawan berapa angka pengangguran di Kota Bandar Lampung saat ini, Yudhi berdalih angka tersebut kewenangan BPS.

“Jadi angka itu kan dari BPS ya. Angka itu BPS yang berperan ya, karena itu kan larinya ke kelurahan. Sementara ini kita dapat hasil dari mereka saja,” kata Yudhi.

Namun ketika didesak soal validitas data BPS, ia justru meragukan keakuratan data lembaga tersebut.

“Ya saya rasa begitu, karena mungkin data kapan itu kan. Saya tidak meyakinkan seperti itu,” ujarnya.

Yudhi beralasan banyak program baru pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang menyerap tenaga kerja namun belum terdata oleh BPS.

Ia juga berdalih pengangguran di Bandar Lampung bukan hanya warga asli Bandar Lampung, melainkan pendatang dari kabupaten/kota lain yang mencari kerja di Ibu Kota Provinsi.

“Pengangguran Kota Bandar Lampung bukan semua penduduk Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung jadi tempat kunjungan kabupaten kota, berharap mereka bisa kerja di sini. Belum tentu pengangguran itu orang Kota Bandar Lampung sendiri,” kilahnya.

Lebih jauh, Yudhi mengakui Disnaker Kota tidak pernah turun ke lapangan untuk mendata tenaga kerja. Tugas pengawasan ketenagakerjaan disebutnya diambil alih oleh provinsi.

“Kami juga kan nggak turun ke lapangan. Selama ini kami di kantor melayani mediasi perusahaan. Untuk fungsi ke lapangan, pengawasan itu dipegang provinsi. Data-data juga provinsi,” akunya.

Pernyataan tersebut memunculkan tanda tanya besar terhadap fungsi Disnaker Kota Bandar Lampung sebagai leading sector ketenagakerjaan. Di satu sisi tidak memiliki data, di sisi lain meragukan data BPS yang menjadi rujukan nasional, tanpa mampu menyajikan data pembanding yang valid.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan rinci dari Disnaker Kota terkait program konkret untuk menekan angka pengangguran terbuka yang masih tinggi, selain imbauan agar masyarakat membuka lapangan kerja mandiri.