BANDAR LAMPUNG –Pembahasan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 mulai bergulir. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Lampung dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Rabu (21/10/2026) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lampung.

Rapat ini menjadi tahapan penting dalam proses penganggaran, sekaligus wadah bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan masukan terkait arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan Lampung tahun depan.

Dalam rancangan yang diajukan Pemprov Lampung, pendapatan daerah tahun 2027 ditargetkan Rp7,23 triliun dengan belanja daerah Rp6,93 triliun. Terdapat surplus sekitar Rp296,28 miliar yang akan dialokasikan untuk pembiayaan daerah, termasuk pembayaran pokok utang.

Sejumlah fraksi menekankan agar APBD disusun secara terukur, transparan, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti ketahanan pendapatan daerah dan efektivitas belanja. Mereka mendorong penyederhanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, penguatan sektor pertanian, hingga pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk kemandirian ekonomi. PDI Perjuangan juga menyoroti pengelolaan utang daerah, pelayanan kesehatan, penyaluran hibah, mitigasi bencana, dan penurunan stunting.

Sementara Fraksi PKB menekankan pentingnya APBD yang sehat secara fiskal, taat aturan, dan berpihak pada masyarakat kecil. PKB meminta kejelasan soal porsi belanja pegawai dan infrastruktur, optimalisasi PAD, serta penguatan anggaran untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pesantren, ketenagakerjaan, dan UMKM. Fraksi ini juga menyoroti kejelasan pembayaran utang daerah dan kesiapan anggaran darurat.

Fraksi NasDem mendorong strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-retribusi, digitalisasi transaksi keuangan daerah, optimalisasi aset, dan penguatan kinerja BUMD. NasDem juga menyoroti peningkatan layanan kesehatan, penguatan pariwisata yang didukung fasilitas dan konektivitas, serta pemberdayaan SDM, koperasi dan UMKM.

Adapun Fraksi Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PKS menyampaikan pandangan umumnya melalui penyerahan dokumen kepada pimpinan rapat dan Gubernur yang diwakilkan kepada Sekdaprov Marindo Kurniawan.

Seluruh masukan fraksi tersebut akan menjadi bahan bagi Pemprov Lampung untuk memberikan jawaban pada tahapan pembahasan selanjutnya. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu melahirkan APBD 2027 yang responsif, memperkuat pelayanan dasar, konektivitas wilayah, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Lampung.