BANDAR LAMPUNG – Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung terus mematangkan persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Salah satunya dengan menggelar rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Bandar Lampung.

Rapat tersebut berlangsung pada Kamis (15/10/2026) pukul 08.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung. Rapat dipimpin langsung oleh jajaran Komisi IV dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan beserta jajarannya.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung mengatakan, pembahasan RKA ini merupakan tahapan krusial dalam proses penyusunan anggaran daerah. Tujuannya untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan Kota Bandar Lampung.

“Pembahasan RKA ini bukan sekadar formalitas, tapi untuk memastikan anggaran yang disusun benar-benar efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memaparkan sejumlah program prioritas untuk tahun 2027, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, penguatan sumber daya manusia (SDM) personel, hingga program pencegahan dan edukasi bahaya kebakaran kepada masyarakat.

Komisi IV DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan di bidang penyelamatan non-kebakaran, seperti penyelamatan hewan berbahaya, penanganan pohon tumbang, dan evakuasi dalam situasi darurat lainnya yang sering dihadapi masyarakat.

Melalui pembahasan yang mendalam ini, diharapkan program kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat direncanakan secara lebih optimal dan matang.

“Harapan kami, dengan perencanaan yang optimal, pelayanan Damkarmat kepada masyarakat di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan bisa semakin cepat, tanggap, dan profesional,” tutupnya.

Rapat pembahasan RKA APBD 2027 ini akan terus berlanjut dengan perangkat daerah lainnya yang menjadi mitra kerja Komisi IV, yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan bencana.